IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan sebanyak 324 dari total 542 daerah masih lambat mencairkan anggaran perlindungan sosial masyarakat pada masa pandemi covid-19, hingga dana pemulihan ekonomi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan total anggaran di dalam APBD tersebut, rinciannya yaitu sebesar Rp12,11 triliun untuk perlinsos dan Rp13,5 triliun untuk pemberdayaan ekonomi, termasuk bantuan UMKM.
" Kita minta pemda segera meralisasi bantuan sosial, untuk memperkuat bansos dari pemerintah pusat," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Rabu (21/7/2021).
Kata dia, pemerintah daerah memiliki dana sebesar Rp25,46 triliun untuk membantu masyarakat di masa pandemi Covid-19. Sayangnya, realisasinya minim hingga saat ini.
"Rp25,46 triliun yang ada di dalam APBD yang ditunjukkan untuk membantu masyarakat, perlindungan sosial," katanya.