Suparjo Ramalan
Keempat, kebijakan pajak pemerintah, khususnya penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen dinilai ikut berkontribusi terhadap naiknya harga barang di tingkat ritel.
Bhima menyebut tren ini menunjukkan berkurangnya disposable income per kapita karena berbagai pungutan dan iuran, termasuk pajak yang agresif menyasar kelas menengah.
Kelima, belanja infrastruktur dan investasi kurang berkualitas sehingga serapan kerjanya kecil dibanding nominal uang yang dikeluarkan.
Menurutnya, sejauh ini antara beban kenaikan biaya pangan, perumahan, pendidikan, suku bunga dan kesempatan kerja belum sebanding dengan insentif yang diberikan pemerintah ke kelas menengah.
“Bansos (bantuan sosial) yang naik tinggi saat pemilu kemarin juga hanya menyasar kelompok di bawah garis kemiskinan. Sementara insentif pajak yang diberikan saat pandemi kan sudah dicabut seperti PPH 21 karyawan DTP,” ujar dia.
“Kelas menengah bahkan harus menanggung kenaikan tarif PPN 11 persen yang membuat harga barang ritel naik,” kata dia menambahkan.
(Febrina Ratna)
