Rohman Wibowo
IDXChannel - Rencana pengalihan porsi 60 persen saham dan utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dari konsorsium BUMN ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dinilai tidak serta-merta menghapus risiko fiskal negara. Kendati penyelesaian kewajiban dialihkan melalui lembaga Special Mission Vehicle (SMV), beban pembiayaan proyek kereta cepat Whoosh tetap berpotensi menekan kas negara yang bersumber dari dana masyarakat.
Rencana Kemenkeu mengambil alih saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang ditargetkan rampung pada pertengahan September dinilai belum menyentuh akar permasalahan defisit proyek. Tanpa pembenahan fundamental pada struktur pembiayaan, skema tersebut dipandang hanya mengalihkan beban finansial dari korporasi pelat merah ke neraca fiskal pemerintah.
"Pengalihan pemegang saham dan pemindahan kewajiban ke SMV bukan dengan sendirinya menjadi penyelesaian ekonomi. Tanpa restrukturisasi utang, perbaikan arus kas, dan pembagian risiko yang transparan, kebijakan tersebut hanya memindahkan beban dari satu kantong BUMN ke kantong negara," ujar ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (19/8/2026).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pengambilalihan mayoritas saham KCIC tidak akan dibebankan langsung ke APBN, melainkan dikelola oleh dua SMV fiskal di bawah Kemenkeu. Proyek Whoosh menelan total investasi sekitar USD7,27 miliar, termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar USD1,2 miliar yang sebagian besar didanai pinjaman China Development Bank (CDB) serta ekuitas pemegang saham.
Beban pembiayaan tersebut kian menggerus kinerja konsorsium BUMN. Berdasarkan laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero), PSBI membukukan kerugian sebesar Rp4,98 triliun sepanjang 2025, yang memangkas ekuitasnya dari Rp14,26 triliun pada 2023 menjadi tersisa Rp5,1 triliun. Di saat yang sama, piutang KAI kepada PSBI melonjak hingga Rp10,41 triliun akibat suntikan likuiditas yang terus dialirkan.
