AALI
8400
ABBA
590
ABDA
0
ABMM
1200
ACES
1290
ACST
248
ACST-R
0
ADES
2800
ADHI
905
ADMF
7700
ADMG
216
ADRO
1500
AGAR
356
AGII
1395
AGRO
2570
AGRO-R
0
AGRS
228
AHAP
70
AIMS
336
AIMS-W
0
AISA
202
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
590
AKRA
4130
AKSI
414
ALDO
730
ALKA
254
ALMI
238
ALTO
324
Market Watch
Last updated : 2021/09/24 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
460.94
0.12%
+0.54
IHSG
6144.82
0.03%
+2.10
LQ45
866.25
0.09%
+0.74
HSI
24192.16
-1.3%
-318.82
N225
30248.82
2.06%
+609.42
NYSE
0.00
-100%
-16352.18
Kurs
HKD/IDR 1,828
USD/IDR 14,245
Emas
803,749 / gram

Ekonom: PPKM Harus Terus Diperpanjang Sampai Kasus Covid Melandai

ECONOMICS
Advenia Elisabeth/MPI
Senin, 26 Juli 2021 19:50 WIB
Ekonomi Indonesia belum pulih dari pandemi akibat kasus covid meningkat tajam.
Ekonom: PPKM Harus Terus Diperpanjang Sampai Kasus Covid Melandai (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Ekonomi Indonesia belum pulih dari pandemi akibat kasus covid meningkat tajam. Hal itulah yang mendorong pemerintah memperpanjang masa penerapan PPKM level 3 dan 4 hingga 2 Agutus 2021 mendatang. 

Ekonom Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai kebijakan tersebut tepat untuk menekan penyebaran virus agar tidak semakin meluas.
 
Esther mengatakan kebijakan pengetatan mobilitas masyarakat memang perlu dilanjutkan pemerintah, sebab pemulihan kesehatan merupakan fokus utama dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Jadi PPKM ini memang harus di lanjut, lockdown ini harus tetap dilanjutkan, karena pemulihan kesehatan masyarakat itu harus menjadi prioritas. Jadi panglima perang pandemi ini adalah sektor kesehatan bukan ekonomi," ujarnya secara virtual, Senin (26/7/2021).
 
Ia menuturkan, ekonomi menjadi sektor yang sangat penting, namun bukan berarti harus diutamakan. Sebab jika ekonomi menjadi prioritas namun kasus Covid-19 terus meningkat, maka perekonomian pun akan semakin sulit untuk kembali pulih.

"Jadi percuma, seberapa pun banyaknya nanti dana dan energi yang dikeluarkan itu akan mubazir," imbuh dia. 
 
Lebih lanjut, Esther menerangkan bahwa saat ini Indonesia menjadi negara dengan tingkat kasus Covid-19 tertinggi di Asia Tenggara yaitu sebanyak 3,1 juta kasus dibandingkan Filipina, Malaysia, Thailand, Myanmar, Vietnam, dan Singapura. Oleh sebab itu, kata dia, ibarat orang sakit ketika sudah dalam kondisi yang parah, maka yang diperlukan adalah bed rest atau istirahat agar kondisi bisa segera pulih kembali.
 
"Maka lockdown atau PPKM atau PSBB ini harus tetap dijalankan sampai kasus Covid-19 melandai," ucap Esther.
 
Baginya, kebijakan pembatasan mobilitas merupakan hal yang tepat, terbukti dari melihat pemerintah China menangani pandemi Covid-19 ketika pertama kali ditemukan di wilayah Wuhan pada akhir 2019 lalu.
 
“Waktu itu pemerintah China segera menerapkan lockdown total kawasan Wuhan, di mana transportasi umum maupun pribadi di larang untuk beroperasi, serta masyarakatnya pun diwajibkan menggunakan masker,” terang dia.

Esther mengungkapkan, dalam hal ini yang menjadi resiko adalah ekonomi negara. Sama halnya dengan China dimana ekonomi mereka terganggu pada kuartal I tahun 2020 tercatat turun tajam ke -6,8 persen.
 
Namun, kondisi tersebut tidak berlangsung lama seiring China mampu mengendalikan penularan virus Covid-19. Dengan begitu dapat dilihat, kini ekonomi Negara Tirai Bambu pulih kembali.
 
"Sekarang mereka sudah bisa buka masker. Ini adalah contoh pemerintah China yang pada saat awal pandemi sigap lakukan lockdown ketat," kata dia.
 
Bercermin dari China, menurut Esther, pemerintah tidak perlu maju mundur dalam mengambil kebijakan untuk membatasi mobilitas masyarakat guna menekan tingginya laju penyebaran virus corona.
 
"Jadi jangan takut pemerintah kalau lakukan lockdown, panglima pandemi ini sektor kesehatan bukan ekonomi," tandasnya. (RAMA)

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD