Nia Deviyana
IDXChannel - Berbagai provinsi di China sedang mengalami kekurangan anggaran sebesar USD1 Triliun untuk mendanai infrastruktur dan pemotongan pajak. Hal ini meningkatkan risiko bagi ekonomi terbesar kedua di dunia ini pada 2023.
Dalam kongres yang dilaksanakan pada Minggu (16/10/2022), Partai Komunis China (PKC) mengatakan pemerintah China tidak lagi memiliki banyak waktu. Ekonomi China saat ini sedang goyah dengan ancaman resesi global, naiknya harga komoditas, konflik geopolitik dan kebijakan nol-Covid yang mengakibatkan aktivitas ekonomi menurun.
Melansir Reuters, pemerintah daerah China menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Namun, kebijakan keras Xi Jinping membuat pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari penjualan tanah mengalami penurunan.
Pemerintah daerah juga dituntut membayar utang dalam beberapa bulan mendatang, yang membuat mereka kesulitan dan membatasi kemampuan mereka dalam memenuhi permintaan pemerintah pusat agar meningkatkan pengeluaran.
Pemerintah daerah bahkan telah memotong gaji, mengurangi jumlah pegawai, menurunkan subsidi, serta memberlakukan denda demi menutup kekurangan anggaran.
Pada periode Januari-Agustus 2022, sebanyak 31 provinsi di China menyatakan terdapat kesenjangan antara pendapatan dan pengeluaran masyarakat sebesar 6,74 triliun yuan (USD948 miliar). Hal ini menjadi yang tertinggi semenjak 2012. Data menunjukkan provinsi Sichuan, Hunan, dan Guangdong menderita kesenjangan tertinggi dibandingkan provinsi lainnya.
Pada periode yang sama, pendapatan pemerintah yang berasal dari penjualan tanah turun sebesar 28,5% dibandingkan tahun lalu atau hanya mendapatkan 3,37 triliun yuan pada tahun ini. Hal ini semakin mendesak pemerintah China agar segera mencari solusi untuk pemulihan ekonomi pemerintah daerah.
"Dengan pertumbuhan yang lebih lambat tahun ini, kami memperkirakan defisit fiskal untuk pemerintah regional dan lokal akan tetap besar, yang mencerminkan perlambatan properti dan efek berkelanjutan dari guncangan virus corona," kata Jennifer A. Wong, analis di Moody's, yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2022 akan turun menjadi 3,5% dari proyeksi 8,1% pada tahun 2021.
