Carlos Roy Fajarta Barus
"Tidak semua harus ditanggung pemerintah pusat, bisa dari situ dibawa pakai bus khusus asalkan PCR sudah negatif, langsung di koordinasikan dengan pemerintah daerah, agar melakukan karantina terpusat di daerahnya masing-masing. Jangan ada dari bus yang campur itu, harus khusus, kerja sama dengan pemerintah daerah, itu untuk pekerja migran.," kata Dicky.
Lebih lanjut ia menjelaskan para pekerja migran tidak bisa disamakan kemampuan finansial nya dengan WNI yang berwisata ke luar negeri sehingga tidak bisa diminta melakukan karantina mandiri di hotel dengan biaya cukup tinggi.
"Karena kita harus melihat kemampuan mereka tidak disamakan dengan orang baru berpergian liburan ke luar negeri. Ini yang harus diperhatikan. Untuk yang umum kalau masih diperbolehkan ke luar negeri dan kembali, ya harusnya opsinya kalau terbatas fasilitas karantina ya mandiri, tapi harus diverifikasi, sehingga bisa mengurangi beban. Karena banyak sekali, gak akan mampu pemerintah," tambah Dicky.
Apabila pelaku perjalanan tersebut merupakan PNS atau pejabat negara, Dicky pun menyarankan agar proses karantina dilakukan dengan menggunakan fasilitas instansi terkait.
"Atau kalau dia adalah PNS, kerjasama dengan kementerian lembaga, kan ada semacam balai pelatihan, termasuk BUMN, kalau ada itu dijadikan fasilitas karantina," pungkas Dicky Budiman.
