Suparjo Ramalan
Menurutnya, Erick Thohir meminta agar manajemen KRAS mengajukan informasi atau hal-hal yang dinilai memindahkan penyidikan Kejagung untuk melihat perkata proyek blast furnace dari aspek hukum.
Salah satu alasan penghentian karena pabrik tidak mampu menghasilkan baja dengan harga pasar yang kompetitif. Sementara, biaya operasionalnya tercatat tinggi. Tak hanya itu, proyek tersebut sudah menyedot keuangan KRAS dengan nominal jumbo.
"Kami selaku pimpinan di Krakatau Steel mempersiapkan dengan sebaik mungkin informasi atau hal-hal yang dibutuhkan Kejagung dalam hal proses penegakan hukum melihat potensi daripada hal-hal yang bisa dilihat daripada penyimpangan dari sisi hukum," ungkap Silmy.
Saat ini Kejagung tengah memproses laporan yang diajukan Erick Thohir. Kabar terakhir, kata Silmy, ada temuan yang diperoleh pihak penegakkan hukum. Hanya saja dia belum membeberkan hasil temuan tersebut.
"Saat ini sedang berlangsung, dan kabar yang kami terima akan ada kesimpulan dan langkah lanjut daripada yang didapatkan Kejagung," kata dia. (FHM)
