Suparjo Ramalan
IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kembali menyinggung pengelolaan dana pensiun BUMN (Dapen). Menurutnya, Dapen BUMN rawan diselewengkan.
Saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Erick mengungkapkan keinginannya agar Dapen BUMN dapat dikelola secara transparan dan profesional. Karena dia khawatir kasus mega korupsi di PT Jiwasraya dan PT Asabri terjadi di BUMN lainnya.
"Yang kita inginkan bahwa para pensiunan ini mendapat kepastian, tetapi pengelolaannya harus profesional. Karena kembali sama kasusnya dengan Jiwasraya-Asabri adalah penempatan investasi yang tentu ini tak punya standar sehingga bisa terjadi, masih bilang bisa, kita gak boleh menduga-duga, bisa terjadi tentu penyelewengan," ungkap Erick, Senin (5/12/2022).
Saat ini, Erick mencatat ada 65 persen dana pensiun BUMN yang harus dapat perhatian khusus. Sisanya 35 persen, Dapen BUMN masih terbilang sehat dalam pengelolaanya.
"Karena kan ini seusia aturan masing-masing BUMN boleh punya dana pensiun sendiri. Dan ini yang saya rasa mengkhawatirkan, kalau deteksi awal, ini tidak menakut-nakuti, tapi 35 persen yang sehat, 65 persen harus ada perhatian khusus. Nah perhatian khusus dulu," ucap dia.
Erick sendiri memberi pesan ke jajaran Direksi perusahaan pelat merah agar selalu memantau pengelolaan dana pensiun di masing-masing BUMN. Jika terdapat penyelewengan, maka Direksi bisa langsung menindak tegas.
"Inilah kenapa kita sudah mengkonsolidasi, memanggil seluruh direksi kita bilang, kalau ini ada temuan hal yang lain-lain ya pasti kita akan tindak keras seperti yang kita lakukan di Asabri-Jiwasraya," kata dia.
Erick juga menginginkan Direksi juga pengelolaan dana pensiun BUMN dengan tolak ukur pengelolaan dana pensiun di Singapura maupun Kanada.
"Karena ini total potensi yang luar biasa, dan mumpung kita punya waktu untuk penyelesaian, benchmarking yang ada di Jiwasraya Asabri ataupun ini yang kita lanjutkan benchmarking yang sudah kita lakukan dengan Singapura dan juga Kanada," pungkasnya.
(SLF)
