Sebelumnya, Muhadjir juga pernah mengecek bansos di kampung nelayan Muara Angke, Jakut, di wilayah pulau-pulau NTT, Gresik (Jatim), Tangerang (Banten), Banjarmasin (Kalsel), Balikpapan (Kaltim), serta Tanjung Pinang (Kepulauan Riau). Dirinya mengatakan kasus-kasus seperti ini sangat sering ditemukan di daerah lain atau daerah kumuh yang merupakan kantong-kantong kemiskinan.
"Jangan sampai daerah slum ini, yang mestinya itu sebagian besar dia harus dapat, karena masuk kelompok enclave (daerah kantong) keluarga miskin ekstrem, banyak warga sangat layak tetapi tidak mendapatkan bantuan atau pembagiannya tidak merata. Padahal mestinya mereka harus dapat," tambahnya
Muhadjir juga meminta kepada pihak Kementerian Sosial (Kemensos) bersama-sama Dinsos, agar segera menangani penyempurnaan data. Dia kembali menegaskan agar penyempurnaan DTKS harus benar-benar melihat realita di lapangan. Karena, dengan menetapkan data dari lapangan, masalah penyaluran bansos yang tidak merata bisa diatasi.
"Mudah-mudahan dengan pemantauan kunjungan lapangan ini atau uji petik, dimana kita tidak mungkin seluruh Indonesia kita lakukan), tapi kita mencari enclave-enclave, kantong kemiskinan ekstrem dan kemudian kita akan cari jalan keluarnya," pungkasnya. (TYO)