Muhammad Refi Sandi/MPI
Idris menyebut jika masyarakat atau komunitas yang ingin memanfaatkan DOS untuk menggelar pertunjukan harus mengajukan izin kepada Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Depok.
“Jadi ini sampai satu tahun pemeliharaannya masih tanggung jawab kontraktor, tetapi dari sisi aset, dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) sebagai dinas yang memang membangun menyerahkan ke Badan Keuangan Daerah (BKD) bagian aset,” jelasnya.
“BKD nanti akan menyerahkan ke Perangkat Daerah (dinas) terkait sebagai user yaitu Bagian Umum Setda Kota Depok, silakan izin ke Bagian Umum sebagai user dan ini free ya,” tambahnya.
Politisi PKS itu memastikan aktivitas masyarakat yang bermain atau menggelar acara di DOS tidak mengganggu Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam bekerja meski berada di lingkup Balai Kota Depok.
“Tidak menggangu ASN yang bekerja, untuk jam operasionalnya kita akan batasi di malam hari karena ada rumah sakit, kita bicarakan, kalau enggak jam 22.00 WIB di hari biasa atau hari kerja, mungkin hari libur bisa sampai jam 23.00 WIB,” ujarnya.
