Advenia Elisabeth/MPI
Sementara itu, terkait bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah kepada masyarakat yang terkena dampak PPKM Darurat, bagi Bhima bantuan tersebut hanya diperuntukkan untuk menjaga daya beli masyarakat namun terbatas pada kelompok 40% terbawah yang kontribusi terhadap total pengeluaran sebesar 17%.
“Jadi sekedar jaga daya beli agar orang miskin tidak semakin banyak. Kalau mendorong daya beli secara nasional belum bisa,” ucapnya.
Saat disinggung mengenai perlindungan sosial yang cukup menyita perhatian banyak pihak, Bhima menuturkan bahwa pengawasan perlindungan sosial ini rumit dalam implementasi, hal ini lantaran program yang dibuat banyak. Sehingga berakibat proses pencairan jadi lambat.
Misalnya, kata dia, ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa namun baru direalisasikan 19,4%. Menurutnya, nilai tersebut sangat rendah. “Kepala Desa dan Bupati mungkin khawatir soal data penerima yang belum sinkron dari pusat sampai desa,” tandasnya. (TIA)
