Agung Bakti Sarasa
IDXChannel - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal segera menggelar operasi pasar murah (OPM) guna menekan inflasi jelang Lebaran 2023.
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengatakan, OPM digelar menyusul mulai naiknya harga kebutuhan pokok (sembako). Pelaksanaan OPM ini merupakan hasil rapat dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
"Kami rapat dengan Mendagri terkait inflasi, secara umum Jawa Barat terkendali harga-harga, kecuali beberapa daerah akan dilakukan beberapa tindakan," ujar Ridwan Kamil di Bandung, Senin (27/3/2023).
Ridwan Kamil menyebutkan, ada tiga daerah di Jabar yang akan dilakukan intervensi, yakni Kota Depok yang kenaikan harga cabai dan bawangnya dianggap tidak wajar.
"Kedua Karawang urusan daging ayam, tiga telur di Kota Banjar," ungkapnya.
Menurutnya, pengendalian inflasi akan sangat spesifik dan fokus di daerah-daerah tersebut. Sehingga, menjelang akhir Ramadan dan Lebaran nanti, harga sembako masih bisa terkendali meski terjadi kenaikan.
Lebih lanjut Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu menjelaskan, akan ada tiga hal yang dilakukan. Pertama, menggelar OPM, lalu menjual harga pangan murah tapi lokasinya bukan di pasar.
"Ketiganya, (memberikan) subsidi jika dimungkinkan untuk menambah transportasi komoditas," jelas Ridwan Kamil.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar, Noneng Komara Nengsih memastikan, stok komoditas bahan pokok di Jabar aman hingga lebaran.
"Stok cukup sampai Lebaran," ujarnya.
Noneng mengakui, saat ini, sudah terjadi kenaikan harga komoditas bahan pokok seperti jagung, cabai, hingga daging ayam di pasar tradisional.
"Ada beberapa, tapi kenaikannya masih bisa terkendali, beberapa komoditas harganya masih wajar," paparnya.
Noneng juga menyebut, Disperindag Jabar akan segera menggelar OPM di 26 kabupaten atau kota guna menekan kenaikan harga.
"Kita gelar di seluruh kabupaten kota karena anggarannya cukup besar, jadi kita kerja sama," ucapnya.
Menurutnya, OPM di satu daerah dimungkinkan digelar di lebih satu titik tergantung dari pengajuan yang diserahkan pihak kabupaten/kota.
"Urusan ketahanan pangan harus terjaga, sekarang ada kenaikan karena permintaan meningkat," tandas Noneng.
(FAY)
