Rizky Fauzan
IDXChannel - Kementerian Eenergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut bahwa hingga Juli 2022 lalu masih ada 71 perusahaan batu bara yang belum memenuhi kewajiban pasokannya untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Hal ini disinyalir terjadi lantaran perusahaan lebih memprioritaskan pasokan untuk pasar ekspor seiring dengan terus meningkatnya harga batu bara di pasar dunia. Menjawab hal itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia, mengatakan bahwa pihaknya tetap berkomitmen menjalankan kewajiban kontrak Domestic Market Obligation (DMO) ke PLN terkait pasokan batu bara untuk dalam negeri.
"Setahu kami, anggota APBI yang sudah berkontrak dengan PLN tetap berkomitmen melaksanakan kewajiban kontraktual mereka, meski harga di luar mencapai tiga sampai empat kali lipat," ujar Hendra, saat dihubungi, Kamis (11/8/2022).
Pihak APBI menilai rencana pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) batubara dapat menjadi solusi permanen untuk mengatasi masalah pemenuhan kewajiban batubara di dalam negeri, utamanya untuk sektor kelistrikan. Ini mengingat adanya disparitas harga yang cukup lebar antara harga batubara global dengan harga batubara DMO.
"Tetapi, hendaknya beberapa hal teknis terkait BLU batu bara perlu diperhatikan," tutur Hendra.
Seperti diketahui, Menteri ESDM, Arifin Tasrif, menyebut bahwa pihaknya telah memberikan surat penugasan pasokan batubara kepada pemegang IUP dan IUPK serta PKP2B untuk PLN pada Juli 2022.
Dalam hal ini, surat penugasan itu ditujukan kepada 123 badan usaha pertambangan dengan total volume penugasan sebesar 18,89 juta ton. Adapun realisasinya sampai Juli baru mencapai 8,03 juta ton dari 50 perusahaan. (TSA)
