Hafid Fuad
IDXChannel - Para pengusaha batu bara dan mineral berlomba-lomba melakukan ekspor produksinya akibat lonjakan harga di pasar internasional. Hal ini harus direm oleh pemerintah dengan mengenakan pajak ekspor.
Wakil Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan pemerintah harus memikirkan strategi penerimaan pajak selain Harmonisasi Penerimaan Pajak atau HPP karena itu tidak akan efektif. Menurutnya salah satu yang harus dilakukan adalah mengenakan pajak untuk ekspor mineral dan batu bara.
"Saat ini ada momen booming komoditas mineral dan batu bara. Ini perlu dikenakan pajak ekspor. Tujuannya untuk membantu kepentingan nasional juga. Selain itu juga harus dilakukan hilirisasi produk mineral dan batubara ," ujar Eko dalam live IDX Channel di Jakarta (22/11/2021).
Selain mencari pemasukan pajak juga dibutuhkan efisiensi belanja negara yang harus dilakukan realokasi dan reposisi. Karena saat ini daya serapnya masih rendah sehingga harus dicari strategi ulangnya. "Harus dilihat lagi bagaimana dampaknya pada perekonomian nasional dan lakukan realokasi belanja. Apakah itu sudah menimbulkan dampak ekonomi signifikan atau belum," katanya.
Saat ini menurutnya Indonesia masih di masa transisi dan belum masuk ke masa akselerasi. Salah satunya adalah transisi fiskal menuju defisit di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun 2023. Sejak tahun 2020 defisit APBN berada di atas 3 persen dari PDB.
