Suparjo Ramalan
IDXChannel - Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) meminta pemerintah segera membuat undang-undang tentang pajak karbon. Sebab, regulasi itu diperlukan untuk mengurangi dampak emisi C02.
Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari, menjelaskan perlu adanya sikap pemerintah terkait dengan bahayanya C02 terhadap masa depan lingkungan di Indonesia. Di sisi lain, Indonesia juga terikat dengan perjanjian Paris Agreement, di mana target penurunan emisi menjadi salah satu poin penting yang perlu diperhatikan.
"Saat ini tren global mengarah pada kegiatan ekonomi yang lebih hijau sehingga kebijakan soal Pajak Karbon ini penting untuk dieksekusi secepatnya," ujar Buchari, Jakarta, Selasa (26/9/2023).
Menurutnya, ke depan perlu adanya perbaikan teknologi dan sumber daya manusia sebagai penunjang implementasi dari kebijakan pemerintah terhadap masa depan lingkungan lewat regulasi yang tepat serta kompatibel.
