Advenia Elisabeth/MPI
IDXChannel - Bank Indonesia memutuskan menaikkan suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 4,75 persen. Keputusan ini berdampak besar bagi para pengusaha di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Wakil Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira mengatakan, pelaku usaha UMKM merupakan sektor yang paling terdampak dari naiknya suku bunga Bank Indonesia sebesar 50 basis point.
"Semua sektor usaha terdampak, tapi yang paling berasa adalah yang UMKM. Karena mereka banyak memanfaatkan pembiayaan dari perbankan, jadi kalau suku bunganya naik, imbasnya ke mereka juga," ujar Anggawira dalam program Market Review IDX Channel, Selasa (27/9/2022).
Maka dari itu, ia meminta pemerintah untuk memperluas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga mendorong semangat para pelaku UMKM untuk terus melanjutkan usahanya.
"Saya rasa program KUR yang saat ini sudah ada mungkin bisa di perluas atau mungkin ada strategi yang bisa dilakukan perbankan sehingga tetap memberikan suatu optimisme kepercayan diri kepada pelaku usaha kecil. Karena kalau sampai down, ini juga bisa mengakibatkan pelemahan dalam agresifitas ekonomi kita ke depan," kata Anggawira.
Diketahui bersama, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga acuan sebanyak 2 kali. Kenaikan yang terakhir merupakan kenaikan tertinggi dari sebelumnya.
Anggawira menilai, langkah yang dilakukan Bank Indonesia tidak sepenuhnya salah, karena langkah ini guna menekan inflasi di dalam negeri. Namun, menurutnya, untuk menekan inflasi selain menaikkan suku bunga, pemerintah bisa memberikan kemudahan untuk memasukkan barang impor, termasuk menjaga kestabilan pendapatan masyarakat.
"Dan yang lainnya mungkin untuk jangka panjang, pemerintah bisa memompa hasil produksi khususnya barang-barang sektor pertanian pangan dan perikanan. Saya rasa itu juga menjadi sangat penting. Selain itu, pemerintah juga bisa menerapkan harga eceran tertinggi untuk berbagai macam produk agar menjaga stabilitas rantai pasok," paparnya.
Pelaku usaha berharap, pemerintah bisa punya peran yang lebih pro aktif bersama dengan dunia usaha untuk merumuskan langkah-langkah strategis ke depan. (RRD)
