Aditya Pratama
Terkait aksi korporasi rights issue, Danan menyebut hal itu sejalan dengan rencana pemerintah menjadikan BRI sebagai induk holding membawahi PNM dam Pegadaian. Dia menyebut nantinya pemerintah akan melakukan setoran modal non tunai dengan cara mengalihkan kepemilikan saham atas PNM dan Pegadaian ke BRI.
Sebagai perusahaan terbuka, maka rencana pemerintah tersebut perlu disertai dengan aksi korporasi rights issue oleh BRI. Tujuannya untuk memberikan perlakuan yang setara kepada pemegang saham BRI lainnya.
"Jadi dengan rights issue ini, pemerintah akan tetap dapat menjaga porsi kepemilikannya di BRI melalui setoran modal non-tunai. Dan BRI juga tetap dapat setoran modal dari pemegang saham lainnya," kata dia.
Seperti diketahui, Pemerintah telah menerbitkan landasan hukum pembentukan holding dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021. Sesuai PP tersebut, holding terdiri atas tiga entitas BUMN yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Masyarakat Madani (Persero) atau PNM.
Dalam rangka pembentukan holding UMi, pada Kamis (22/7/2021) BRI telah mengelar RUPSLB di mana para pemegang saham BRI telah menyetujui atas rencana Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) alias rights issue. Rights issue tersebut digadang-gadang sebagai salah satu yang terbesar di Asia.
