Nia Deviyana
Singgih mengatakan tantangan tersebut semakin kompleks karena terdapat 799 izin usaha pertambangan batu bara dengan kapasitas produksi, lokasi tambang, dan kualitas batubara yang beragam, mulai dari low rank hingga high rank.
“Dengan kondisi itu, saya melihat BLU akan berhadapan dengan kompleksitas jika harus menjadi pembeli batu bara tunggal di dalam negeri dan menjual kembali kepada kelistrikan umum,” katanya.
Dia juga menyoroti ketentuan yang memungkinkan BLU menjual batu bara dari tambang yang dikelolanya sendiri. Menurut Singgih, ketentuan tersebut perlu diperjelas agar posisi BLU sebagai pembeli sekaligus pengelola tambang tetap berjalan secara adil dan transparan.
“Bagaimana BLU dapat meletakkan secara adil ketika bersamaan sebagai pembeli sekaligus mengelola tambang yang harus dijual ke dalam negeri?” ujarnya.
Karena itu, Singgih meminta pemerintah mengkaji kembali desain BLU sebelum diterapkan, termasuk mekanisme pemilihan pemasok, kontrak, standar kualitas, sumber modal, dan penetapan margin.
