Ikhsan PSP
IDXChannel - Dana Moneter Internasional (IMF) meminta Indonesia untuk mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap pembatasan ekspor nikel dan tidak memperluas pembatasan ke komoditas lainnya.
Hal itu berdasarkan dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang memberikan catatan terkait rencana hilirisasi nikel di Indonesia.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pun langsung mengkritik sikap IMF tersebut. Menurut dia, IMF menerapkan standar ganda menyangkut larangan ekspor komoditas yang tengah dilakukan oleh Indonesia utamanya komoditas nikel.
Bahlil mengatakan, IMF mendukung tujuan hilirisasi untuk mendorong transformasi struktural dan penciptaan nilai tambah serta lapangan kerja, namun IMF menentang kebijakan larangan ekspor.
"Menurut analisa untung ruginya yang dilakukan oleh IMF itu adalah pertama, menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan yang kedua berdampak negatif terhadap negara lain," kata Bahlil dalam konferensi pers Kebijakan dan Implementasi Hilirisasi Sebagai Bentuk Kedaulatan Negara di Gedung Kementerian Investasi, Jakarta, Jumat (30/6/2023).
Lebih lanjut, dia mengatakan pemikiran tersebut sangatlah keliru. Sebab, IMF mengakui kalau pertumbuhan ekonomi dan neraca perdagangan Indonesia dalam kondisi yang baik.
"Saran saya, dia (IMF) mendiagnosa saja kepada negara-negara yang hari ini lagi susah, enggak usahlah campur-campur mengurus Indonesia. Indonesia ini kan diakui pertumbuhan ekonomi baik, dia (IMF) mengakui Indonesia perdagangan kita sudah baik, ini standar ganda nih menurut saya. Ada apa di balik ini?," tukasnya.
Selain itu, Bahlil juga membantah pernyataan IMF yang mengatakan bahwa kebijakan larangan ekspor menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara.
"IMF mengatakan negara kita rugi. Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana kita kena rugi? tahu nggak, dengan kita melakukan hilirisasi itu penciptaan nilai tambah itu sangat tinggi sekali di negara kita," tegas Bahlil.
Dia mencontohkan, ekspor komoditas nikel Indonesia. Ekspor Indonesia di 2017-2018 itu hanya USD 3,3 miliar. Begitu bahan mentah nikel dilarang ekspor dan dilakukan hilirisasi, nilai ekspor Indonesia meningkat 10 kali lipat menjadi USD30 miliar.
"2016-2017 defisit neraca perdagangan kita dengan China itu USD 18 miliar. Akibat hilirisasi, kita dorong ekspor kita tidak lagi berbentuk komoditas tapi sudah dalam bentuk ekspor jadi dan setengah jadi. 2022 defisit kita hanya USD 1,5 miliar," terang Bahlil.
"Ini harus dicatat, jadi jangan IMF ngomongnya ngawur-ngawur," sambungnya.
Kemudian akibat dari hilirisasi, Indonesia surplus neraca perdagangan sampai dengan 25 bulan berturut-turut. Begitupun dengan neraca pembayaran Indonesia yang juga mengalami perbaikan dan surplus.
"Alhamdulillah target pendapatan negara tercapai terus, yang tahu tercapai atau tidak bukan IMF, kita Pemerintah Republik Indonesia," pungkasnya.
(FRI)
