Febrina Ratna Iskana
IDXChannel - Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi pada Rabu memfinalisasi anggaran tambahan sebesar USD19 miliar atau setara Rp339 triliun (kurs Rp17.863) untuk tahun fiskal ini guna mengurangi dampak kenaikan biaya energi pada rumah tangga di tengah risiko krisis Timur Tengah yang berkepanjangan.
Anggaran tambahan sebesar USD19,47 miliar itu akan didanai sepenuhnya melalui obligasi pembiayaan defisit, dengan pemerintah berupaya menghindari peningkatan penerbitan obligasi secara keseluruhan ke pasar dengan mengimbanginya dengan pendapatan pajak yang lebih kuat dan pendapatan non-pajak.
Pengeluaran tambahan ini terutama akan mengisi kembali cadangan darurat yang digunakan untuk mensubsidi biaya BBM dan tagihan utilitas seiring berlanjutnya ketegangan di Timur Tengah.
Di sisi lain, ekspansi di sektor manufaktur dan jasa Jepang stagnan pada Mei karena biaya melonjak. Ekspansi sektor jasa Jepang terhenti pada Mei setelah lebih dari setahun mengalami ekspansi, karena biaya yang melonjak terkait dengan perang di Timur Tengah meredam permintaan jasa dan menyebabkan inflasi harga output mencapai level tertinggi dalam 12 tahun, menurut survei swasta yang dirilis Selasa.
Indeks Manajer Pembelian Jasa (PMI) Jepang berdasarkan S&P Global turun menjadi 50,0 pada Mei dari 51,0 pada April, menandai berakhirnya tren ekspansi selama 13 bulan. Angka di atas 50,0 menunjukkan pertumbuhan aktivitas, sementara angka di bawah menunjukkan kontraksi.
