AALI
9725
ABBA
224
ABDA
0
ABMM
780
ACES
1480
ACST
280
ACST-R
0
ADES
1665
ADHI
1165
ADMF
8075
ADMG
167
ADRO
1185
AGAR
428
AGII
1095
AGRO
910
AGRO-R
0
AGRS
570
AHAP
71
AIMS
494
AIMS-W
0
AISA
274
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
585
AKRA
3240
AKSI
785
ALDO
870
ALKA
242
ALMI
236
ALTO
318
Market Watch
Last updated : 2021/05/07 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
468.07
-0.98%
-4.61
IHSG
5928.31
-0.7%
-41.93
LQ45
880.72
-0.93%
-8.22
HSI
28610.65
-0.09%
-26.81
N225
29357.82
0.09%
+26.45
NYSE
0.00
-100%
-16348.41
Kurs
HKD/IDR 1,838
USD/IDR 14,290
Emas
835,733 / gram

Ini Penyebab Pemerintah Ambil Alih Pengelolaan TMII dari Keluarga Cendana

ECONOMICS
Dita Angga/Sindo
Rabu, 07 April 2021 14:54 WIB
Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Setya Utama, mengatakan pengambilalihan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) melalui proses ya
Ini Penyebab Pemerintah Ambil Alih Pengelolaan TMII dari Keluarga Cendana. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Setya Utama, mengatakan pengambilalihan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) melalui proses yang tidak sebentar. Pemerintah selalu memberikan pengarahan terkait pengelolaan yang lebih baik bagi TMII.

“Jadi sebenarnya sudah sejak lama kita memberikan arahan pengelolaan yang lebih baik gitu,” katanya, Rabu (7/4/2021).

Kemudian dia mengungkapkan bahwa ada proses audit dari beberapa institusi. Di mana salah satunya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kemudian ada tim legal audit waktu itu pernah masuk ke sana dari Fakultas Hukum UGM. Kemudian BPKP masuk untuk audit. Kemudian yang terakhir ada temuan BPK, bulan Januari 2021 ini untuk laporan hasil pemeriksaanya 2020,” ujarnya.

Setya menyebutkan dalam rekomendasi BPK disebutkan perlu ada pengelolaan yang lebih baik di TMII oleh Kemensetneg. Hal ini mengingat TMII merupakan aset negara yang tercatat di Kemensetneg.

“Rekomendasinya adalah pengelolaan lebih baik dari Kemensetneg terhadap aset yang dimiliki oleh negara. Kami memutuskan untuk mengajukan perpres tersebut. Dan pemerintah menerbitkan perpres 19/2021 (terkait pengambilalihan pengelolaan),” pungkasnya. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD