Suparjo Ramalan
Aspek lain yang juga diperbaiki di internal BUMN Karya adalah soal pendanaan, salah satunya melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN). Selama ini perseroan kerap menggarap proyek jangka panjang, namun secara pendanaannya justru bersifat jangka pendek.
Soal ini, Erick juga menginginkan agar anggaran yang diperoleh perusahaan tidak disuntik lagi ke induk holding, namun langsung ke anak perusahaan yang ditunjuk mengerjakan project yang dimaksud.
“Ada juga yang istilahnya karena ini ada PMN, ada juga pendanaan dari perbankan, kita tidak mau lagi ke holding-nya, tapi langsung ke project-nya supaya tadi pembayaran vendor enggak muter-muter,” katanya.
“Itu vendor ada yang 2016, masa posisi kita sebagai benteng ekonomi nasional, tapi menyulitkan UMKM yang kecil-kecil, makanya kita bilang panggil Direksi yang lama biar tanggung jawab, sama komisi IV juga sepakat panggil,” lanjutnya.
Untuk membuat bisnis BUMN karya menjadi sehat, pemegang saham juga menempuh skema restrukturisasi keuangan. Pada konteks ini, pemerintah selaku pemegang saham mengusulkan agar tenor atau jangka waktu pembayaran utang perusahaan bisa diperpanjang menjadi 8 tahun, dari sebelumnya 3 tahun saja.
