Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) bakal menggenjot produksi beras guna mencapai target 35 juta ton beras pada 2024.
Plt. Menteri Pertanian, Arief Prasetyo Adi mengatakan, jika produksi beras tembus 35 juta ton pada 2024 maka Indonesia bisa mengendalikan impor dari luar. Sehingga beras para petani bisa lebih mudah terserap oleh pasar.
"Tahun depan saya meminta Dirjen Kementerian Pertanian mempersiapkan padi 35 juta ton setara beras. Ini supaya kita tidak impor lagi beras," ujar Arief melalui pernyataan tertulisnya, Senin (23/10/2023).
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk menjamin stok beras di akhir 2023 ini pemerintah menyalurkan bantuan pangan 640 ribu ton. Bantuan beras ini untuk disalurkan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
"Dan untuk penggiling padi, disiapkan 200 ribu ton beras dengan harga nantinya akan didiskusikan bersama untuk secepatnya didistribusikan kepada masyarakat," sambungnya.
Arief mengungkapkan untuk mencapai target produksi beras 35 juta ton pada 2024, Kementan bersama dinas pertanian seluruh Indonesia harus memastikan berjalan suksesnya Musim Tanam (MT) I 2023/2024 yang berlangsung mulai November 2023 sampai Maret 2024.
Sebab itu, hal penting yang harus dijamin adalah ketersediaan benih, pupuk, saluran irigasi, penanggulangan hama dan penyuluh pertanian ada bersama petani.
"Yang terpenting untuk mencapai target produksi beras ini dengan membangun ekosistem pangan, yaitu head to head kementerian atau lembaga terkait, mendetailkan satu per satu teknis ada kementerian teknis, kemudian pasca panennya ada penggiling padi, sehingga kita sama-sama dari on farm dan off farmnya dapat meningkatkan produksi," ungkap Arief.
Lebih lanjut langkah lain untuk mengejar target produksi beras 35 juta ton tersebut yakni menyiapkan asuransi pertanian bagi petani dan pelaku usaha pertanian, mendetailkan optimalisasi alat mesin, dan mendetailkan 26.000 outlet pupuk milik Pupuk Indonesia di seluruh Indonesia agar terisi pupuk bersubsidi dan komersil.
Kemudian, memastikan kesiapan kepala daerah untuk mengeksekusi permasalahan di lapangan dan memberikan reward bagi dinas pertanian provinsi/kabupaten yang sukses menaikan produksi.
"Kami juga di Kementerian Pertanian menerapkan penanggung jawab wilayah sehingga permasalahan lapangan dan petani dalam budi daya padi cepat tertangani. Oleh karena itu, langkah penting dilakukan juga adalah optimalisasi peran penyuluh," pungkas Arief. (NIA)
