Ikhsan PSP
Ketiga, belum efektifnya birokrasi pemerintah dan institusi publik serta kondisi hiper regulasi yang disertai rendahnya kualitas regulasi serta belum optimalnya pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan menjadi cerminan kondisi tata kelola.
"Hal ini menunjukkan urgensi dilakukannya transformasi tata kelola, serta diperlukan dukungan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara," tuturnya.
Oleh karena itu, Suharso berharap BPK dapat mendukung penerjemahan dokumen perencanaan ke dalam dokumen perencanaan turunan sektoral dan daerah, hingga pada alokasi penganggaran yang konsisten dengan prioritas pembangunan.
"BPK dapat menjadi ujung tombak dalam menjaga kualitas tata kelola pelaksanaan pembangunan termasuk pengelolaan keuangan negara. Peran krusial BPK tersebut akan menjadi kunci dalam mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkualitas," pungkasnya.
(DES)
