Tangguh Yudha
IDXChannel - Pengembangan industri perunggasan nasional dinilai tidak perlu bergantung pada investasi asing. Pemerintah dan pelaku usaha didorong untuk lebih mengutamakan penguatan industri peternakan unggas dalam negeri guna menjaga keberlanjutan usaha sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, industri dalam negeri dan peternak mandiri pada dasarnya memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan sektor unggas tanpa harus mengandalkan kerja sama dengan investor luar negeri.
“Saya kira industri dalam negeri dan peternak mandiri sebenarnya mampu menjalankan hal tersebut tanpa harus bergantung pada kerja sama dengan pihak luar negeri,” ujar Tauhid dalam keterangan resminya pada Rabu (13/5/2026).
Menurutnya, apabila peluang besar tersebut justru diberikan kepada investor asing pada sektor yang sebenarnya mampu dikerjakan industri nasional, maka potensi nilai tambah ekonomi domestik akan banyak keluar ke luar negeri.
“Kalau kesempatan besar ini diberikan kepada investor asing untuk urusan yang sebenarnya bisa kita lakukan sendiri, maka nilai tambah ekonominya akan banyak keluar, mulai dari teknologi, tenaga kerja, obat-obatan unggas, hingga indukannya. Sementara peternak mandiri di sekitar program MBG justru berpotensi kehilangan pasar,” katanya.
Tauhid juga mengingatkan ketergantungan terhadap pihak luar berpotensi meningkatkan arus impor dan memberi tekanan terhadap perekonomian nasional.
“Kondisi tersebut bisa memperbesar arus impor dan memperburuk kondisi perdagangan kita. Pada kuartal I-2026 saja impor tumbuh 7,18 persen, sementara ekspor hanya tumbuh 0,90 persen. Jika terus dibiarkan, devisa negara juga akan semakin tergerus,” ujarnya.
Karena itu, dia menilai upaya menjaga ketahanan pangan nasional, khususnya di sektor unggas, seharusnya lebih mengutamakan kemampuan produksi dalam negeri dan pemberdayaan peternak rakyat.
“Ketahanan pangan tidak boleh hanya bicara produksi, tetapi juga kesejahteraan peternaknya. Dunia usaha, pemerintah, dan perwakilan peternak mandiri harus duduk bersama mencari jalan tengah agar ketahanan pangan tercapai tanpa membuat peternak rakyat menjadi pihak yang dirugikan,” ujar Tauhid.
Pandangan serupa disampaikan Guru Besar Sosial Ekonomi Peternakan Universitas Gadjah Mada, Prof Budi Guntoro, yang menilai penguatan peternakan rakyat harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi produksi telur nasional yang saat ini mengalami surplus.
“Artinya, Indonesia tidak sedang kekurangan telur, melainkan menghadapi surplus yang bersifat struktural,” kata Budi.
Menurut Budi, persoalan utama subsektor ayam petelur saat ini bukan kekurangan produksi, melainkan ketimpangan pasar dan lemahnya posisi tawar peternak rakyat.
Dia menilai penguatan koperasi peternak, distribusi, dan kemitraan nasional menjadi langkah yang lebih tepat untuk memperkuat peternak rakyat sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.
“Dalam kondisi surplus seperti saat ini, langkah yang lebih tepat adalah memperkuat peternakan rakyat, bukan membuka ruang dominasi bagi modal besar, termasuk asing,” ujarnya.
(Dhera Arizona)
