Rohman Wibowo
Salah satu titik krusial tata kelola fiskal ke depan adalah penataan hubungan antara APBN dengan Badan Pengelola Investasi Danantara. Polemik setoran dividen BUMN memunculkan keraguan mengenai transparansi pengelolaan aset publik jika sumber daya negara justru bergerak di luar pengawasan parlemen.
"Batas antara investasi komersial, penugasan pemerintah, dividen publik, dan risiko fiskal di Danantara harus dibuat sangat tegas, dan Suahasil harus berani membuka persoalan tata kelola ini secara terang-benderang," kata Achmad.
Ujian kapasitas fiskal tersebut kian nyata dalam penyusunan RAPBN 2027 yang mematok target pendapatan negara sekitar Rp3.426 triliun dan belanja negara mencapai Rp4.097 triliun.
Di tengah ruang anggaran yang amat ketat, kata dia, pemerintah dihadapkan pada kewajiban mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi energi, ketahanan pangan, koperasi, hingga anggaran fungsi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pertahanan.
