Situasi anggaran yang terjepit tersebut menuntut Menkeu menjalankan fungsi filter kebijakan secara independen. Menkeu tidak bisa membiarkan postur anggaran jebol demi mengakomodasi seluruh ambisi program tanpa perhitungan prioritas yang matang.
"Seorang Menteri Keuangan bukan sekadar bendahara yang bertugas mencari uang untuk membiayai seluruh janji politik pemerintah, di sinilah Menkeu harus berani mengatakan tidak," ujar Achmad.
Dia menambahkan, evaluasi anggaran wajib berbasis pada manfaat ekonomi riil, di mana subsidi energi dibenahi efektivitasnya dan penerimaan pajak diperluas melalui penegakan kepatuhan serta penutupan celah kebocoran, bukan dengan terus mengikis kantong kelas menengah.
Keberanian Purbaya dalam memacu investasi, hilirisasi industri, dan penciptaan lapangan kerja tetap merupakan aspek positif yang perlu dipertahankan, namun cara eksekusinya harus dibersihkan dari eksperimen yang membingungkan pelaku usaha.
Kredibilitas pemerintah pada akhirnya akan dinilai dari konsistensi arah ekonomi serta transparansi anggaran, bukan sekadar kepatuhan administratif di atas kertas. Pergantian menteri ini dipertaruhkan bila kabinet baru gagal melakukan reformasi kualitas belanja dan penerimaan secara substansial.
"Jika Suahasil hanya berhasil menjaga defisit di bawah 3 persen tanpa memperbaiki kualitas belanja, penerimaan, tata kelola Danantara, dan akuntabilitas fiskal, maka pergantian Menteri Keuangan ini hanya akan menghasilkan stabilitas administratif," katanya.
(Dhera Arizona)