Dimas Choirul
Ia menjelaskan, program yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo butuh integrasi dan kerja kolektif. Misalnya, dalam menyelesaikan penanggulangan kemiskinan dan penurunan angka stunting
Baginya, Birokrasi yang cepat dan sensitif terhadap masalah sosial, bisa membantu menyelesaikan masalah itu dengan tepat. “Sederhana saja, misalnya kalau semua guru, semua ASN, mengampu satu orang stunting, ini bisa selesai,” tegas Menteri Anas.
Di sisi lain, tugas Kementerian PANRB adalah memastikan bahwa setiap ASN memiliki sasaran kinerja yang jelas. Tentu masing-masing ASN harus bertanggung jawab atas target yang ditetapkan oleh organisasinya.
“Sebagian tidak tahu mau mengerjakan apa dan apa targetnya. Tugas kita mendorong semua pihak agar ASN tau mengerjakan apa,” ungkap pria yang pernah menjabat sebagai Bupati Banyuwangi selama dua periode ini.
Selain itu, Anas juga ingin fokus terhadap digitalisasi di semua lini pemerintahan. Baginya, digitalisasi adalah sebuah keniscayaan. Menteri Anas mengungkapkan ada pola pikir yang berpendapat bahwa mengurus perizinan di pelayanan pemerintah lebih rumit daripada mengurus urusan sektor swasta yang bisa diselesaikan dengan smartphone.
Ia melihat beberapa daerah sudah mulai menerapkan sistem digital, salah satunya adalah Kabupaten Banyuwangi. Setiap kepala desa di Banyuwangi, bisa melakukan tanda tangan secara elektronik melalui gawainya dari mana pun, tidak lagi harus ke kantor dengan setumpuk berkas.
Daerah yang sudah menerapkan sistem ini bisa menularkan inovasinya ke daerah lain yang sedang berkembang. “Ke depannya ada Indonesia in your hand. Tugas reformasi birokrasi ini meratakan agar semua bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
(FRI)
