Maulina Ulfa - Riset
IDXChannel - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan menyampaikan Pidato Rancangan Undang-undang (RUU) APBN 2024 dan Nota Keuangan pada Rabu (16/8/2023). Ini merupakan pidato terakhir Jokowi dalam 10 tahun masa jabatannya.
Presiden belum membocorkan rincian hal yang akan menjadi fokus pemerintah di tahun terakhirnya menjabat.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun membocorkan sejumlah arahan Jokowi terkait RAPBN 2024. Arahan ini disampaikan dalam rapat kabinet paripurna terkait postur final RAPBN 2024 di Istana Negara beberapa waktu lalu.
"Agustus selalu menjadi bulan penuh kesibukan tinggi...! Selain Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia; Presiden juga harus menyampaikan Rencana Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun depan," kata Sri Mulyani dikutip dari akun Instagram miliknya, Minggu (12/8/2023).
Menurut Menkeu, Jokowi menekankan jajarannya untuk berfokus pada berbagai program pembangunan prioritas nasional yang harus diselesaikan dengan baik dan tuntas.
Beberapa hal lain yang menjadi perhatian adalah perkembangan geopolitik, perubahan iklim, dan ancaman El Nino yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan.
Selain itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) masih menjadi prioritas presiden melalui program reformasi pendidikan dan kesehatan dan jaring pengaman sosial yang tepat dan kuat.
Pasca berakhirnya pandemi Covid-19, tantangan pemerintahan RI kini beralih ke sejumlah isu ekonomi yang terkait dengan gejolak ekonomi global.
Menjelang pidato RAPBN 2024 dan Nota Keuangan 2023 terakhir Jokowi, IDX Channel merangkung sejumlah isu yang akan menjadi tantangan dalam implementasi RAPBN di tahun depan, di antaranya:
- Tahun Politik
2024 merupakan tahun politik di mana Indonesia akan menjalankan pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih pemimpin baru negeri ini.
Presiden telah menyampaikan sebelumnya bahwa perkiraan anggaran pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 bakal membutuhkan anggaran hingga Rp110,4 triliun. Angka ini naik hampir 25 kali lipat dibandingkan anggaran Pemilu 2004 senilai Rp4,45 triliun. Sementara, anggaran Pemilu pada 2009 sebesar Rp8,5 triliun.
Kemudian, total anggaran Pemilu 2014 mencapai Rp 15,62 triliun. Sementara, total anggaran Pemilu 2019 sebesar Rp 25,59 triliun. Apabila ditotal, total anggaran Pemilu 2004-2019 mencapai Rp 54,16 triliun. (Lihat grafik di bawah ini.)
- Gejolak Perdagangan Global
Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja melaporkan kinerja perdagangan RI untuk periode Juli 2023. Dalam paparan BPS, Neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2023 anjlok 63 persen dibandingkan capaian bulan sebelumnya secara bulanan (month-to-month/mtm).
Angka neraca dagang RI mencatat surplus USD1,31 miliar pada Juli 2023, lebih rendah dibanding bulan sebelumnya sebesar USD3,54 miliar per Juni 2023. (Lihat grafik di bawah ini.)
Surplus neraca perdagangan Juli 2023 masih menjadi capaian perdagangan RI selama 39 bulan secara berturut-turut sejak April 2020.
Namun demikian, kondisi ini perlu dicermati ke depan. BPS mencatat, sepanjang Januari-Juli 2023, sektor migas mengalami defisit USD10,70 miliar. Surplus tercatat di sektor nonmigas dengan jumlah mencapai USD31,94 miliar, sehingga secara total mengalami surplus USD21,24 miliar.
Pada periode yang sama, RI mengalami defisit perdagangan dengan beberapa negara, di mana tiga di antaranya adalah dengan China, Australia dan Jerman. Neraca dagang dengan China tercatat mengalami defisit sebesar USD0,6 miliar, Australia dan Jerman masing-masing USD0,5 miliar.
Ini menjadi sinyal waspada di tengah kondisi ekonomi China yang masih berjuang dalam pemulihan ekonomi domsetiknya. Mengingat China selama ini menjadi mitra dagang andalan RI.
