Aditya Pratama
IDXChannel - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, menandatangani perintah eksekutif pada Kamis (3/6/2021), yang melarang warga AS berinvestasi di 59 perusahaan China yang diyakini terkait dengan sektor teknologi pertahanan atau militer.
Ini merupakan langkah memperluas perintah administrasi presiden AS sebelumnya, Donald Trump.
Dikutip dari CNN, Jumat (4/6/2021), perintah yang diteken Trump pada November tahun lalu berlaku untuk 31 perusahaan China. Ke-31 perusahaan itu menurut pemerintah AS memungkinkan pengembangan dan modernisasi militer China dan secara langsung mengancam keamanan AS.
Sementara perintah Biden menambah menjadi 59 perusahaan China dalam daftar hitam karena alasan ancaman teknologi pangawasan China. Perintah ini dimaksudkan untuk mencegah investasi AS mendukung kompleks industri militer China, serta program penelitian dan pengembangan militer, intelijen, dan keamanan negara tersebut.
"Selain itu, saya menemukan bahwa penggunaan teknologi pengawasan China di luar negara itu dan pengembangan atau penggunaan teknologi pengawasan China untuk mefasilitasi penindasan atau pelanggaran hak asasi manusia yang serius merupakan ancaman yang tidak biasa dan luar biasa," katanya, dikutip dari Reuters, Jumat (4/6/2021).
Perintah tersebut mulai berlaku pada 2 Agustus 2021 mendatang. Sementara itu, banyak perusahaan besar China yang masuk dalam daftar hitam sebelumnya juga ditempatkan pada daftar yang diperbarui, termasuk Aviation Industry Corp of China (AVIC), China Mobile Communications Group, China National Offshore Oil Corp (CNOOC), Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd, Huawei Technologies Ltd (HWT.UL), dan Semiconductor Manufacturing International Corp (0981.HK) (SMIC).
Daftar baru ini memberikan beberapa kejutan bagi investor yang ingin melihat apakah mereka perlu melepas lebih banyak saham dan obligasi China. Namun beberapa perusahaan yang telah diidentifikasi sebelumnya, seperti Commercial Aircraft Corp of China (COMAC), yang mempelopori upaya China untuk bersaing dengan Boeing Co dan Airbus (AIR.PA), serta dua perusahaan yang telah menantang larangan di pengadilan, Gowin Semiconductor Corp dan Luokung Technology Corp (LKCO.O) tidak disertakan.
Pada Mei lalu, seorang hakim menandatangani perintah untuk menghapus penunjukan produsen ponsel China Xiaomi, yang menjadi target pemerintahan Trump karena dugaan hubungan dengan militer China.
Sementara itu, langkah ini merupakan bagian dari serangkaian langkah Biden yang lebih luas untuk melawan China, termasuk memperkuat aliansi AS dan mengejar investasi domestik yang lebih besar untuk meningkatkan daya saing ekonomi Amerika, di tengah hubungan yang semakin memburuk antara dua ekonomi terbesar dunia. (TYO)
