Raka Dwi Novianto
IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa jengkel karena kementerian dan lembaga hanya memberikan sertifikat bagi pemilik hak guna bangunan (HGB) dengan luas tanah yang besar. Sementara itu, masyarakat yang ingin mengurus sertifikat dengan luas lahan yang kecil justru dipersulit.
"Dan yang lebih menjengkelkan justru yang gede-gede kita berikan, yang saya ulang-ulang, HGB 10 ribu hektar, HGB 20 ribu hektar, HGB 30 ribu hektar nih diberikan. Tapi begitu yang kecil-kecil 200 meter persegi saja entah itu hak milik, entah itu HGB, tidak bisa kita selesaikan," ujar Jokowi dalam sambutannya di acara pembukaan puncak Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA Summit), disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (9/6/2022).
Jokowi mengatakan bahwa sejak tahun 2015 baru 46 juta masyarakat yang memegang sertifikat atas lahannya dari 126 juta. Sebab, kementerian dan lembaga terkait hanya mampu mengeluarkan kurang lebih 500 ribu sertifikat dalam setahun.
"Kita baru sadar betul bahwa memang inilah persoalan dasarnya ada di sini. Setahun hanya 500 ribu. Oleh sebab itu, saat itu 2015 saya perintah kepada menteri ATR/BPN saya minta 5 juta tahun ini, rampung. Saya naikkan lagi saya minta tahun ini 7 juta, selesai rampung, saya minta tahun ini 9 juta saya cek selesai," katanya.
"Artinya kita bisa melakukan bisa mengerjakan tetapi tidak pernah kita lakukan melompat dari 500 ribu kepada 9 juta setahun nyatanya bisa. Sehingga sampai sekarang dari 46 juta sudah naik menjadi 80,6 juta sertifikat hak milik," tambahnya. (FRI)
