AALI
9675
ABBA
314
ABDA
6975
ABMM
1360
ACES
1260
ACST
186
ACST-R
0
ADES
3450
ADHI
810
ADMF
7600
ADMG
175
ADRO
2280
AGAR
360
AGII
1410
AGRO
1320
AGRO-R
0
AGRS
152
AHAP
68
AIMS
370
AIMS-W
0
AISA
173
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1075
AKRA
735
AKSI
660
ALDO
1405
ALKA
294
ALMI
288
ALTO
274
Market Watch
Last updated : 2022/01/28 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
508.18
0.2%
+0.99
IHSG
6645.51
0.52%
+34.35
LQ45
949.77
0.29%
+2.75
HSI
23550.08
-1.08%
-256.92
N225
26717.34
2.09%
+547.04
NYSE
0.00
-100%
-16236.51
Kurs
HKD/IDR 1,842
USD/IDR 14,364
Emas
829,485 / gram

Jokowi Serahkan 12 Gratifikasi ke DJKN, dari Emas hingga Minyak Wangi Senilai Rp8 M

ECONOMICS
Michelle Natalia
Jum'at, 12 Februari 2021 18:45 WIB
Proses penyerahan ini disaksikan langsung oleh Sekretariat Negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Presiden Jokowi serahkan hasil gratifikasi kepada negara. (Foto: MNC Media)
Presiden Jokowi serahkan hasil gratifikasi kepada negara. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan barang hasil gratifikasi yang diterimanya senilai Rp8,788 miliar kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Proses penyerahan ini disaksikan langsung oleh Sekretariat Negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nantinya, hasil gratifikasi yang dilaporkan langsung oleh Presiden Jokowi diubah statusnya sebagai barang milik negara (BMN). Total BMN gratifikasi hasil laporan presiden tersebut berjumlah 12 objek.

Serah terima diawali dengan penyerahan oleh Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, mewakili pelapor gratifikasi kepada Plt. Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Syarief Hidayat. Selanjutnya, KPK menyerahkan BMN tersebut kepada Kementerian Keuangan melalui DJKN.

“Seluruh barang-barang gratifikasi yang telah dilaporkan oleh Presiden Joko Widodo kepada KPK ditetapkan menjadi milik negara dengan Keputusan. Sesuai peraturan, setelah Keputusan ditetapkan maka KPK wajib menyerahkan barang-barang dimaksud kepada Kemenkeu melalui DJKN,” kata Syarief dikutip dari akun Twitter Official @DitjenKN di Jakarta, Jumat(12/2/2021).

Namun, dikarenakan alasan keamanan, Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) Purnama T. Sianturi yang mewakili DJKN menitipkan kedua belas BMN tersebut kepada Sekretariat Presiden. 

“Dengan pertimbangan keamanan tidaklah tepat untuk membawa barang ini. Oleh karena itu Kemenkeu melakukan penitipan atas barang kepada Sekretariat Presiden, dengan harapan setelah Kemenkeu menerima usulan PSP (Penetapan Status Penggunaan, red), maka kami akan segera menetapkan PSP-nya pada Kemensetneg,” tutur Purnama.

Sebagai informasi, serah terima BMN gratifikasi ini merupakan tindak lanjut terbitnya Keputusan Pimpinan KPK Nomor 1527 tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi, atas laporan Bapak Joko Widodo Presiden RI. 

Pelaporan oleh Presiden adalah wujud kepatuhan Penyelenggara Negara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan diharapkan menjadi contoh bagi Pegawai Negeri/ASN dan Penyelenggara Negara Lainnya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk melaporkan gratifikasi yang diterima.

“Tuntas sudah proses yang harus dilakukan sesuai peraturan atas laporan gratifikasi oleh Bapak Presiden. Seluruh prosesi ini juga akan didokumentasikan menjadi lembaran negara,” ungkap Heru.

Adapun 12 BMN gratifikasi hasil laporan Presiden tersebut antara lain:

1. Satu buah lukisan bergambar Kabah

2. Satu kalung dengan taksiran emas 18 karat

3. Satu buah gelang dengan taksiran emas 18 karat

4. Satu pasang anting dengan taksiran emas 18 karat

5. Satu buah cincin dengan taksiran emas 18 karat

6. Satu buah jam tangan Bovet AIEB001

7. Satu buah cincin bermata blue sapphire 12,46 karat

8. Cufflink bermata blue sapphire 6,63 karat dan 8,01 karat

9. Satu buah pulpen berhias berlian 17,57 karat

10. Tasbih berbahan batu mulia (berlian dan blue sapphire)

11. Dua buah minyak wangi

12. Satu set Alquran

Dengan penyerahan barang oleh KPK kepada Kemenkeu, maka kewenangan pengelolaan BMN selanjutnya ada pada Kemenkeu selaku Pengelola Barang. Berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018, terhadap barang-barang ini rencananya akan dikelola dengan ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Sekretariat Negara untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD