Hafid Fuad
Ancaman berikutnya pada anggaran pemerintah yang sudah alami pelebaran defisit tajam ke level 5-6% pada saat pandemi. Nanti angkanya bisa kembali naik. "Biaya untuk stimulus kesehatan dan perlindungan sosial akan membengkak," tambahnya.
Sebelumnya Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin meminta pemerintah untuk meningkatkan efisiensi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dengan menyisir anggaran-anggaran yang tidak mendesak. Tujuannya agar dapat dioptimalkan dalam strategi penanganan pandemi, baik kesehatan maupun pemulihan ekonomi.
“Jika efisiensi yang dilakukan Kemenkeu saja mencapai sekitar Rp1,25 triliun, tentu jika diakumulasikan dengan K/L lain maka jumlahnya bisa lebih besar lagi. Bahkan, BPKP menyebutkan dalam rapat yang lalu sudah mampu mengefisiensi pengeluaran negara di 2020 hingga mencapai Rp48,35 triliun. Artinya, kita bisa lebih mengoptimalkan lagi kualitas belanja negara dengan menemukan alternatif penerimaan negara yang dapat memperkuat performa APBN ke depan,” ungkap Puteri di Jakarta.
Lebih lanjut, Puteri juga mendorong Kementerian Keuangan untuk dapat mengoptimalkan belanja pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Kemarin, Kepala LKPP sendiri menyampaikan bahwa nilai belanja pengadaan di tingkat K/L yang melibatkan UMKM hanya sekitar 11%. Nilai ini masih sangat rendah sekali, apalagi jika mengingat belanja pemerintah juga memiliki andil yang besar dalam mendorong pergerakan ekonomi. Harapannya, belanja pengadaan ini menjadi penyelamat atas daya tahan UMKM yang masih lemah,” tambah Puteri.
