"Kami mewakili masyarakat Jabar yang resah memohon ada sebuah upaya maksimal dari pemerintah pusat terkait keresahan seliweran data masyarakat yang dipergunakan tidak semestinya," ujar Kang Emil dalam keterangannya, Selasa (13/9/2022).
Kang Emil melanjutkan ada beberapa informasi terkait kebocoran data. Seperti data warga yang dicatut oleh partai politik dan peretasan data pejabat pemerintah yang diekspor di media sosial.
"Jadi ini bukan hal biasa-biasa. Harus disikapi dengan cara dan strategi yang kewenangannya ada di pemerintah pusat. Saya yakin data saya sudah berseliweran di mana-mana," kata Kang Emil.
(FRI)