Dhera Arizona Pratiwi
Dia mengungkapkan, ketiadaan akses power wheeling merupakan salah satu ketentuan yang perlu dimasukkan dalam proses revisi/penguatan Perpres 112/2022. Perpres tersebut belum menyentuh skema power wheeling secara eksplisit.
Ketergantungan absolut pengembang IPP EBT terhadap PT PLN (Persero) sebagai single buyer menyebabkan pertumbuhan EBT terkunci oleh batas kuota dalam RUPTL PLN dan terhambat oleh kondisi oversupply pada sistem jaringan eksisting.
Kekakuan kebijakan HPT terhadap variabel makro ekonomi di dalam Perpres 112/2022 perlu direvisi. Sistem HPT dalam perpres tersebut bersifat statis, ditetapkan dalam nilai rupiah tanpa ketentuan indeksasi yang memadai terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah (kurs) dan inflasi. Proyek EBT sangat bergantung terhadap belanja modal (capex) impor berdenominasi mata uang asing.
"Jika HPT tidak memiliki mekanisme penyesuaian terhadap pelemahan rupiah, proyek EBT berpotensi kehilangan IRR (Internal Rate of Return) dan menjadi tidak bankable bagi kreditur," ujar Komaidi.
Untuk industri panas bumi, efektivitas Perpres 112/2022 relatif terbatas. Perpres ini hanya mengatur tata niaga di ujung (downstream) dan realisasi harganya juga akan tetap ditentukan pada negosiasi Business to Business (B2B) dengan PLN yang sering berlarut-larut.
Dia menegaskan, regulasi ini tidak menyentuh tingginya risiko hulu (upstream) terutama risiko finansial pada fase pengeboran eksplorasi yang selama ini menjadi penyebab utama proyek PLTP gagal mencapai financial close.
Penerapan ketentuan faktor 'F' dalam Perpres 112/2022 berpotensi menurunkan keekonomian proyek EBT terutama proyek PLTS. Perpres ini menerapkan faktor F atau diskon yang menurunkan HPT secara otomatis dan regulasi ini mengasumsikan teknologi EBT akan selalu semakin murah.
"Pemodelan linier tersebut mengabaikan realitas siklus komoditas global, disrupsi rantai pasok seperti kelangkaan silicon atau lithium dapat meningkatkan biaya pemeliharaan," kata dia.
Menurunkan tarif saat biaya operasional yang dapat berpotensi meningkat, ujar Komaidi, akan menimbulkan masalah pada viabilitas arus kas proyek di pertengahan umur ekonomisnya.
Ketentuan Feed in Tariff untuk EBT perlu menjadi bagian dalam revisi/penguatan Perpres 112/2022. Ketentuan tersebut penting untuk menggantikan pendekatan negosiasi tarif yang terlalu kaku dan berlarut-larut.
Ketentuan tersebut akan mencerminkan nilai keekonomian riil teknologi yang transparan. Data menunjukkan proyek PLTS Indonesia relatif kalah bersaing dengan proyek serupa di Vietnam dan Philipina yang rata-rata menawarkan skema Feed in Tariff flat selama 20 tahun penuh.
Dia menambahkan, meskipun nantinya Perpres 112/2022 telah dilakukan revisi, kehadiran UU EBET tetap mendesak dan diperlukan, dan meskipun dilakukan revisi secara komprehensif, fungsi Perpres 112/2022 akan selalu terbatas pada SOP komersial yaitu sebatas mengatur tarif dan tata cara pengadaan.
"Sedangkan hadirnya UU EBET akan memberikan sejumlah keunggulan yang di antaranya: (1) dapat memitigasi risiko politik jangka panjang; (2) memiliki kapasitas untuk mengurai kebuntuan lintas sektoral; (3) dapat menjadi legitimasi fiskal dan makroekonomi; dan (4) dapat menjadi instrumen pemerintah untuk melakukan restrukturisasi tata niaga kelistrikan," kata Komaidi.
(Dhera Arizona)
