Dita Angga Rusiana
“Makanya ke depan itu, budaya kerja kita harus berubah, dalam misalnya pertemuan, saya kira banyak sekali pertemuan atau meeting yang dilakukan secara virtual, atas dasar itu ini harus dipertahankan ke depan di Tahun 2022,” ujarnya.
Ketiga, penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dalam APBD 2022 dilakukan secara efisien, efektif, tidak bersifat rutinitas, dan tidak monoton. Namun tetap antisipatif, responsif, serta fleksibel dalam menghadapi dinamika pandemi dan perekonomian.
“Tidak bersifat rutinitas ini sering ditekankan oleh bapak presiden, tidak fotokopi (program/kegiatan yang sifatnya sama dengan sebelumnya),” tutur Hudori.
Keempat, pemda diminta agar meningkatkan iklim investasi dan berusaha di daerah. Termasuk juga pengembangan ekspor sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yaitu berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
Kelima, menerapkan kebijakan umum transfer ke daerah dan dana desa Tahun 2022, Diantaranya dana transfer umum untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik, pemulihan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia (SDM), dan penambahan belanja kesehatan prioritas. Lalu memprioritaskan penggunaan dana desa di antaranya untuk program perlindungan sosial dan penanganan Covid-19 serta mendukung sektor publik. Sementara dana transfer khusus untuk perbaikan kualitas layanan publik. Termasuk juga perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah.
