Tak hanya itu, pemerintah provinsi juga harus mengetahui keberadaan BUMDes yang tidak dapat beroperasi. Tujuannya, agar dapat dilakukan pembenahan terhadap permasalahan tersebut. Selain itu, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di tingkat provinsi juga dapat me-review kebijakan yang ditetapkan oleh bupati/walikota terkait dengan pengelolaan keuangan desa dan BUMDes. Sementara itu, APIP di tingkat kabupaten/kota dapat memeriksa kinerja keuangan BUMDes. (TIA)
Advertisement
Kemendagri Ungkap Cara Agar BUMDes Bisa Tingkatkan Pendapatan Asli Desa
Pemerintah daerah perlu membina dan mendampingi Pemerintah Desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa.

Pemerintah daerah perlu membina dan mendampingi Pemerintah Desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa. (Foto: MNC Media)
Follow Saluran Whatsapp IDX Channel untuk Update Berita Ekonomi
Follow
Tim Editor
Advertisement
Advertisement