sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Kemenkeu Minta Pungutan Wisatawan Asing NTT-NTB Dikunci seperti Belanja Wajib APBD

Economics editor Rohman Wibowo
16/11/2026 16:00 WIB
RUU perlu memiliki dasar hukum serta mekanisme yang jelas dan selaras dengan UU HKPD maupun kebijakan kepariwisataan lewat perumusan dasar kewenangan, subjek.
Kemenkeu Minta Pungutan Wisatawan Asing NTT-NTB Dikunci seperti Belanja Wajib APBD
Kemenkeu Minta Pungutan Wisatawan Asing NTT-NTB Dikunci seperti Belanja Wajib APBD

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti  rencana penerapan pungutan wisatawan asing di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) harus dikunci peruntukannya layaknya pos belanja wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal ini mengemuka dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Rapat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi NTT. 

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti menekankan agar pungutan yang semestinya menjadi instrumen penjaga kualitas destinasi serta keberlanjutan lingkungan ketimbang semata-mata mengejar pendapatan asli daerah (PAD) tersebut tidak dibelanjakan secara bebas.

"Apabila ini akan dilaksanakan, pendapat kami adalah perlu adanya peruntukan yang dikunci atau di-earmark. Misalnya hasil dari pungutan wisatawan asing ini digunakan untuk perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam, sehingga perlu pengawasan dan pengaturan earmark seperti belanja wajib lainnya dalam APBD," kata Nufransa di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Nufransa menjelaskan, sikap Kemenkeu tetap berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang pada Pasal 6 ayat (1) melarang pemungutan pajak di luar jenis yang sudah ditetapkan serta mensyaratkan peraturan pemerintah, khususnya pembentukan PP retribusi terlebih dahulu sesuai Pasal 88 ayat (8) apabila dikategorikan sebagai retribusi di luar daftar tertutup. 

Atas dasar aturan tersebut, RUU perlu memiliki dasar hukum serta mekanisme yang jelas dan selaras dengan UU HKPD maupun kebijakan kepariwisataan lewat perumusan dasar kewenangan, subjek, mekanisme penggunaan penerimaan, hingga akuntabilitasnya.

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement