IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti rencana penerapan pungutan wisatawan asing di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) harus dikunci peruntukannya layaknya pos belanja wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal ini mengemuka dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Rapat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi NTT.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti menekankan agar pungutan yang semestinya menjadi instrumen penjaga kualitas destinasi serta keberlanjutan lingkungan ketimbang semata-mata mengejar pendapatan asli daerah (PAD) tersebut tidak dibelanjakan secara bebas.
"Apabila ini akan dilaksanakan, pendapat kami adalah perlu adanya peruntukan yang dikunci atau di-earmark. Misalnya hasil dari pungutan wisatawan asing ini digunakan untuk perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam, sehingga perlu pengawasan dan pengaturan earmark seperti belanja wajib lainnya dalam APBD," kata Nufransa di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Nufransa menjelaskan, sikap Kemenkeu tetap berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang pada Pasal 6 ayat (1) melarang pemungutan pajak di luar jenis yang sudah ditetapkan serta mensyaratkan peraturan pemerintah, khususnya pembentukan PP retribusi terlebih dahulu sesuai Pasal 88 ayat (8) apabila dikategorikan sebagai retribusi di luar daftar tertutup.
Atas dasar aturan tersebut, RUU perlu memiliki dasar hukum serta mekanisme yang jelas dan selaras dengan UU HKPD maupun kebijakan kepariwisataan lewat perumusan dasar kewenangan, subjek, mekanisme penggunaan penerimaan, hingga akuntabilitasnya.
"Kebijakan ini harus dinilai bukan hanya dari potensi pendapatan asli daerah, tapi juga dampaknya terhadap daya saing destinasi serta manfaat bagi masyarakat dan lingkungan," kata Nufransa.
Apabila Bali dijadikan rujukan, otoritas fiskal menekankan daerah tersebut memiliki payung hukum khusus berupa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023.
Sebelum mengadopsi skema serupa di NTB dan NTT, pemerintah perlu mengkaji profil wisatawan, sensitivitas terhadap biaya tambahan, efektivitas pemungutan, biaya administrasi, serta penggunaan penerimaannya.
"Jika NTB dan NTT mengusulkan kebijakan serupa, pengalaman Bali bisa menjadi referensi, tapi tidak dapat direplikasi secara otomatis karena memiliki karakteristik destinasi, aksesibilitas, pintu masuk, dan pola perjalanan yang berbeda," kata Nufransa.
Nufransa melihat kinerja fiskal daerah, PAD maupun pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) di kedua provinsi sebenarnya menunjukkan perkembangan, kendati ketergantungan terhadap transfer ke daerah serta konsentrasi penerimaan di wilayah tertentu masih menjadi tantangan.
Potensi sektor pertanian, perikanan, perdagangan, konstruksi, pertambangan, dan pariwisata pun perlu diikuti penguatan basis pajak sesuai dengan kewenangan.
"Prioritas kami adalah bagaimana mengoptimalisasi basis penerimaan yang sudah ada melalui pemutakhiran data, kepatuhan, digitalisasi, dan penguatan administrasi, bukan semata-mata menambah objek pungutan dari pariwisata," katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)