Rohman Wibowo
IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mematangkan sistem perpajakan mutakhir berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang berisikan profil orang-orang super kaya (ultra high net worth individual/UHNWI). Langkah ini sebagai bentuk upaya memperkuat pengawasan terhadap pergerakan kekayaan crazy rich di Tanah Air.
Wakil Menteri Keuangan, Nurkholisoh Ibnu Aman mengungkapkan, skema ini disiapkan agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat memiliki akses yang lebih lengkap untuk mengetahui data kekayaan para UHNWI. Dengan begitu, fiskus bisa mengetahui kesesuaian antara profil dengan kewajiban pajak yang dibayarkan.
Nurkholisoh menilai, integrasi data aset orang-orang super kaya mendesak diperkuat lantaran sebaran kepemilikan modal yang rumit dan dapat beralih dalam waktu singkat. Langkah ini dirancang untuk membaca pergerakan transaksi bernilai jumbo dari berbagai entitas terafiliasi tanpa harus menunggu pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan.
"Kami sedang mengembangkan dasbor yang menampilkan profil individu tersebut, keluarganya, kepemilikan perusahaan, aset-aset mereka, dan bagaimana keterhubungan satu sama lain. Melalui penambahan AI yang mendeteksi aksi korporasi seperti merger, akuisisi, atau penjualan saham, petugas pajak dapat melihat perubahan kekayaan secara real-time, bukan setahun atau dua tahun kemudian," ujarnya dalam Forum The 7th Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Forum (BRITACOF) di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Nurkholisoh menguraikan bahwa penambahan peranti AI yang kini memasuki tahap akhir tersebut difungsikan untuk memindai pemberitaan media serta keterbukaan informasi korporasi secara otomatis. Setiap kali instrumen intelijen mendeteksi aksi permodalan, sistem langsung memperbarui estimasi nilai portofolio wajib pajak di dasbor.
Bagi pemerintah, kata dia, pemanfaatan teknologi data ini bertujuan menegakkan keadilan berusaha, mempermudah urusan wajib pajak (WP) yang patuh, serta mengarahkan pemeriksaan tepat pada simpul risiko penghindaran pajak.
Fondasi pengawasan modern tersebut terintegrasi dengan pembaruan sistem administrasi perpajakan Coretax yang telah beroperasi sebagai saluran tunggal layanan fiskal nasional sejak diluncurkan pada Januari 2025.
Kendati puluhan juta WP dan aparatur pajak sempat menghadapi dinamika penyesuaian operasional pada bulan-bulan awal, penyatuan kanal pendaftaran, faktur, pembayaran, hingga pelaporan SPT kini mampu mendongkrak efisiensi secara drastis.
"Tahun ini lebih dari 13,5 juta SPT Tahunan telah dilaporkan melalui Coretax dan sebagian besar telah terisi otomatis (pre-filled) dengan data dari pemberi kerja maupun perbankan. Sistem ini telah membantu memperluas basis pajak sekitar 2bjuta wajib pajak, membuktikan bahwa kemajuan teknologi harus dibarengi SDM yang cakap, regulasi jelas, dan kepercayaan publik," tuturnya.
Sebelum menyasar profil orang super kaya, pendekatan analitis serupa telah diuji coba pada rantai industri komoditas kelapa sawit sebagai sektor unggulan nasional. Pemerintahs memanfaatkan teknologi machine learning untuk menertibkan beragamnya deskripsi faktur pajak elektronik, kemudian melacak alur tandan buah segar dari kebun hingga pabrik pengolahan untuk membandingkan kewajaran volume produksi minyak sawit dengan omzet riil yang dilaporkan, yang kini mulai diterapkan ke sektor usaha lainnya.
Keberhasilan digitalisasi administrasi fiskal domestik ini turut dibawa pemerintah ke kancah kerja sama internasional dalam kerangka Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism (BRITACŌM). Sinergi antaryurisdiksi dinilai menjadi kunci mitigasi kebocoran pajak lintas batas di tengah derasnya digitalisasi ekonomi global.
"Melalui forum BRITACŌM dengan tema Smart Taxation, Shared Prosperity, kami berharap kita dapat saling belajar, berbagi pengalaman praktis, dan memperkuat administrasi perpajakan bersama. Tujuan utama kita adalah membangun sistem perpajakan yang lebih efektif, responsif, dan tepercaya," katanya.
(Rahmat Fiansyah)
