Rizky Fauzan
Selain itu, tidak semua perusahaan mampu memenuhi spesifikasi kebutuhan batu bara PLN. Begitu pun dengan penetapan sanksi atau denda berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 kepada perusahaan yang tidak memiliki kontrak dengan PLN, yang belum bisa diterapkan secara penuh.
“Kalau memang argumentasi rivalitas harga, BLU adalah skema yang melenyapkan spek dan rivalitas harga. Ini untuk solusi jangka panjang,” ujar Tubagus.
"Dengan skema BLU, maka layanan batu bara domestik dalam hal ini PLN akan berkelanjutan sehingga tidak ada isu-isu yang mengganggu pengadaannya," tambahnya.
Sebagaimana diketahui, Kementerian ESDM optimistis pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Batu bara masih bisa terbentuk pada tahun ini. Hal itu diyakini bakal memperkuat pasokan batu bara untuk kebutuhan domestik, khususnya pembangkit listrik.
Dirjen Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin, mengatakan semua substansi aturan main pembentukan BLU sudah disiapkan dan proses selanjutnya akan dibahas di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
“Sampai pada izin prakarsa, substansinya sudah disiapkan. Kemudian semacam naskah akademiknya sudah disiapkan kemudian nanti proses harmonisasi yang akan ditangani Kemenkumham. Kita upayakan (tahun ini selesai),” kata Ridwan.
(FRI)
