Ikhsan PSP
IDXChannel - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggandeng berbagai pihak untuk melahirkan entrepreneur yang andal, inovatif, dan kompetitif dalam persaingan global, salah satunya melalui platform Entrepreneur Hub.
Program ini diharapkan mampu meningkatkan rasio kewirausahaan hingga 3,95% di 2024.
Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan Indonesia perlu menyiapkan entrepreneur andal, meskipun jumlah UMKM cukup banyak mencapai 64 juta, tetapi sebagian besar masih berskala usaha mikro atau ekonomi subsisten.
"Yang perlu disiapkan betul-betul adalah keinginan menjadi entrepreneur. Di negara maju rasio kewirausahaannya mencapai 10 hingga 12%. Indonesia harus mampu melahirkan anak muda berpendidikan tinggi yang masuk dunia bisnis, mendorong anak muda atau educated people berbisnis, supaya pengusaha kita bisa bersaing di kancah dunia,” ucap MenKopUKM Teten Masduki dalam kegiatan Entrepreneur HUB Jakarta, Rabu (5/4/2023).
Teten menyampaikan pihaknya memiliki target ambisius di mana satu juta wirausaha baru bisa lahir pada 2024 dalam proses menuju negara maju. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan kerja keras, guna mengantarkan Indonesia menjadi negara maju.
“Selama ini kami juga mendorong pengembangan ekosistem entrepreneur. Misalnya ekosistem yang terhubung ke digital supaya para pelaku UMKM lebih mudah mengakses pembiayaan. UMKM juga terhubung ke rantai pasok industri, menjadi pemasok komponen bahan baku, serta barang jadi. Sehingga UMKM tidak terpinggirkan, tetap menjadi rantai pasok industri, bagian dari industrialisasi,” kata Teten.
Ia menyebut, saat ini baru sekitar 7% UMKM yang masuk rantai pasok indutri. Untuk itu perlunya didorong ekosistemnya dengan pembentukan KUR Klaster. Mereka yang sudah terhubung ekosistem digital ke rantai pasok, akan memudahkan perbankan dalam memberikan pinjaman.
“Termasuk mendorong konsolidasi usaha-usaha kecil ke koperasi. Pelaku usaha mikro susah naik kelas kalau berbisnis sendiri-sendiri, dengan bergabung ke koperasi akan memudahkan usaha mikro tumbuh berkembang. Belanja Pemerintah sebesar 40% ke produk UMKM juga menjadi bagian dari ekosistem dalam menjamin UMKM punya captive market,” ujarnya.
Pembiayaan juga kata MenKopUKM, masih menjadi masalah utama, lantaran gap pemberian kredit yang masih besar. Di mana kredit perbankan ke UMKM baru sekitar 21%, sementara lapangan kerja diciptakan 90 persen oleh UMKM.
“Hal ini mesti di-adressed. Perbankan mengurangi risiko bisnis UMKM lantaran NPL yang tinggi. Kita bisa buat ekosistem tadi supaya gap pembiayaan bisa diminimalisir,” kata dia.
