Rohman Wibowo
Pada kegiatan tersebut, Menteri PKP didampingi Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Safei, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta Wali Kota Kendari Siska Karina Imran. Rombongan juga meninjau langsung kondisi rumah warga penerima bantuan BSPS di kawasan Poasia, Kendari.
Pada kesempatan itu, Maruarar menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) atas dukungan data yang digunakan dalam penyaluran bantuan perumahan. Data yang akurat dinilai sangat penting untuk memastikan bantuan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kami berterima kasih kepada Kepala BPS dan seluruh jajaran karena data yang baik menjadi fondasi penting agar program bantuan perumahan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya.
Berdasarkan data alokasi BSPS Tahun 2026, sebanyak 7.238 unit dialokasikan untuk wilayah pesisir, 902 unit untuk wilayah perdesaan, dan 833 unit untuk wilayah perkotaan. Peningkatan alokasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses terhadap hunian layak sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah Sulawesi Tenggara.
Khusus di Kota Kendari, Kementerian PKP mengalokasikan 548 unit BSPS yang tersebar di 11 kecamatan. Alokasi terbesar berada di Kecamatan Puuwatu sebanyak 73 unit, Kendari Barat 63 unit, Kendari 60 unit, Mandonga 58 unit, Poasia 57 unit, Nambo 54 unit, Abeli 53 unit, Baruga 49 unit, Kambu 37 unit, Wua-Wua 24 unit, dan Kadia 20 unit.
