Kurnia Nadya
IDXChannel—Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memutuskan untuk memangkas habis biaya operasional birokrasi.
Lalu Kementerian PKP mengalokasikan 80 persen dari total anggaran kementerian secara langsung untuk program fisik perumahan rakyat, khususnya bedah rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Langkah efisiensi ekstrem ini diambil guna memastikan bahwa setiap rupiah APBN dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan, sesuai dengan visi pro-rakyat yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Anggaran kami pangkas untuk hal-hal yang tidak langsung menyentuh masyarakat. Buat gaji pegawai dan operasional birokrasi lainnya, hanya kami sisakan 10 persen. Sebaliknya, 80 persen penuh kami serahkan untuk bedah rumah dan bisnis perumahan rakyat. Ini bukti nyata bahwa anggaran pemerintahan saat ini sangat pro rakyat,” ujar Maruarar di Jakarta, Senin (6/7/2026).
Keputusan untuk merombak postur anggaran dan mendorong kemudahan regulasi ini didasarkan pada temuan langsung Maruarar di lapangan. Ia mengungkapkan telah melakukan blusukan sedikitnya 40 kali ke berbagai kompleks perumahan subsidi di minimal 10 provinsi, termasuk Papua, Kalimantan, Sulawesi, NTB, Sumatra Utara, hingga pelosok Pulau Jawa.
