Iqbal Dwi Purnama
Pemerintah akan mengawali penyusunan aturan pelaksanaan melalui penjaringan aspirasi atau konsultasi publik dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Proses tersebut akan mengakomodasi pandangan pengusaha, pekerja/buruh, serta pihak terkait lainnya.
Menurut Putri, pembahasan secara komprehensif diperlukan agar kebijakan Dana Cadangan Pesangon tidak hanya memberikan pelindungan terhadap hak pekerja, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan kegiatan usaha.
Adapun sejumlah aspek yang akan diatur dalam peraturan pelaksanaan meliputi mekanisme pengelolaan dana, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, hingga mekanisme pertanggungjawaban.
"Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari Pemerintah," terangnya.
Kemnaker mengimbau pengusaha dan pekerja/buruh untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi. Perkembangan kebijakan Dana Cadangan Pesangon akan disampaikan secara resmi setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan.
Putri menegaskan, Kemnaker berkomitmen memastikan kebijakan tersebut disusun secara transparan dan akuntabel dengan tetap memperhatikan pelindungan hak pekerja serta keberlangsungan dunia usaha.
(Nur Ichsan Yuniarto)
