Binti Mufarida
Basuki menyebut, persetujuan anggaran ini juga telah diumumkan oleh Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra), Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Kepresidenan.
“Jadi pada tanggal 21 Januari, kami melaporkan ini, hal ini pada Presiden dan beliau sudah setuju. Saya kira di Medsos juga sudah banyak pak, pak Menko Infrastruktur sudah menyampaikan persetujuan bapak Presiden ini,” tutur dia.
Basuki menambahkan, Presiden Prabowo menargetkan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028. Artinya, pembangunan IKN harus segera diselesaikan agar eksekutif, yudikatif, dan legislatif bisa beroperasi di sana.
“Bapak Presiden punya target tahun 2028 akan menjadi ibukota politik artinya eksekutif yudikatif dan legislatif sudah bisa beroperasi di sana. Sehingga kami harus mulai bekerja pada 2025 ini,” tutur dia.
(DESI ANGRIANI)
