Nia Deviyana
IDXChannel - Pemerintahan Trump akan membayar gaji tentara selama penutupan pemerintahan federal dengan menggunakan dana yang sebelumnya dialokasikan untuk research and development (R&D) atau penelitian dan pengembangan.
"Saya menggunakan wewenang saya sebagai Panglima Tertinggi untuk mengarahkan Menteri Perang kita, Pete Hegseth, agar menggunakan seluruh dana yang tersedia untuk MEMBAYAR pasukan kita pada 15 Oktober,” tulis Presiden Donald Trump di sebuah unggahan di Truth Social dilansir Investing, Senin (13/10/2025).
Trump tidak menjelaskan sumber dana ataupun jumlah total yang akan digunakan untuk membayar gaji tentara, dan Gedung Putih tidak menanggapi permintaan komentar.
Namun, seorang pejabat Pentagon mengatakan sekitar USD8 miliar atau Rp132 triliun (asumsi kurs Rp16.611 per dolar) yang semula dialokasikan untuk penelitian, pengembangan, pengujian, dan evaluasi akan digunakan untuk membayar anggota militer jika penutupan pemerintahan berlanjut setelah 15 Oktober.
Trump membuat pengumuman tersebut pada hari ke-11 penutupan pemerintahan yang dipicu oleh kebuntuan pendanaan dengan Partai Demokrat yang menjadi minoritas di Kongres.
Partai Republik pimpinan Trump menguasai DPR dan Senat. Namun, untuk mencapai 60 suara yang dibutuhkan di Senat guna meloloskan rancangan undang-undang anggaran, Partai Republik harus meyakinkan setidaknya tujuh senator Demokrat untuk mendukung langkah tersebut.
Partai Demokrat memanfaatkan posisi mereka untuk mendorong kelanjutan dan perluasan subsidi perawatan kesehatan bagi masyarakat yang membeli asuransi melalui Affordable Care Act. Para legislator Demokrat menolak mendukung rancangan undang-undang anggaran yang tidak membahas masalah tersebut.
Dalam unggahan di Truth Social, Trump mengatakan bahwa tidak akan membiarkan Partai Demokrat menyandera Militer dan keamanan bangsa dengan penutupan pemerintahan.
Dia berjanji akan bekerja sama dengan Partai Demokrat terkait isu kesehatan jika mereka bersedia membuka kembali pemerintahan.
Karena belum ada tanda-tanda kebuntuan akan berakhir, pemerintahan pada Jumat pekan lalu mulai melaksanakan ancaman Trump untuk memberhentikan ribuan pegawai federal.
Pada Sabtu, Pemimpin Partai Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, memanggil kembali para anggota Demokrat ke Washington untuk menghadiri pertemuan pada Selasa malam. Pertemuan itu akan membahas langkah yang akan diambil menghadapi penutupan pemerintahan oleh Partai Republik serta krisis kesehatan.
Jeffries tetap mengeluarkan panggilan tersebut meskipun Ketua DPR, Mike Johnson, telah menegaskan tidak akan menjadwalkan sesi legislatif apa pun hingga penutupan pemerintahan berakhir.
(NIA DEVIYANA)
