Suparjo Ramalan
Menurutnya, bila penyebabnya karena alasan penugasan, maka Pindad harusnya mengklaim ke pemerintah perihal biaya penugasan, sehingga sustainability korporasi bisa terjaga dengan baik.
“Mesti di cek apakah ini disebabkan ketidakmampuan Pindad mengelola cost structure yang sehat? Atau karena ada sebab bersifat external, misal penugasan yang membuat cost structure berantakan,” katanya.
“Idealnya antara tugas komersial dan penugasan (PSO) bisa berimbang. Income yang diperoleh dari pekerjaan komersial bisa dipakai untuk cross subsidize pekerjaan penugasan tersebut,” kata dia.
Senada, Guru Besar FEB, Universitas Indonesia (UI), Budi Frensidy mencatat, potensi kebangkrutan ada di depan mata Pindad karena financial distress. Hanya saja, selaku BUMN, aksi penyelamatan dari pemegang saham tetap dilakukan.
Apalagi, Pindad merupakan industri strategis dan memegang beberapa proyek strategis nasional (PSN). Sehingga, dimungkinkan adanya suntikan penyertaan modal negara (PMN).
