Binti Mufarida
IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan di balik kebijakan pemangkasan belanja anggaran negara. Dalam siaran “Presiden Prabowo Menjawab” bersama para pakar dan jurnalis, dia menegaskan efisiensi besar-besaran adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan uang rakyat dari potensi tindak pidana korupsi.
Prabowo mengungkapkan bahwa pada tahap awal efisiensi, pemerintah berhasil menghemat dana sebesar Rp308 triliun. Dia meyakini, jika dana tersebut tidak segera dipotong, maka akan membuka celah korupsi.
"Waktu pertama melakukan efisiensi, kita menghemat Rp308 triliun dari pemerintah pusat. Dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya, itu semua Rp308 triliun ini jika tidak dipotong, ini ke arah korupsi," kata Prabowo, dikutip Jumat (20/3/2026).
Prabowo mengaitkan langkah tersebut dengan indikator ekonomi Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi suatu negara. Dia menyebut ICOR Indonesia berada di level 6,5, jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Thailand (4), Malaysia (4), bahkan Vietnam (3,6).
Tingginya angka ICOR menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan modal yang jauh lebih besar untuk menghasilkan satu unit pertumbuhan ekonomi dibandingkan negara lain. Dengan APBN yang mendekati Rp3.700 triliun, Prabowo melihat ada ketidakefisienan sekitar 30 persen.
"Jadi angka ini artinya 30 persen lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina, atau Vietnam. Kalau saya pakai ini sebagai dasar, berarti mendekati GDP kita yang Rp3.700 triliun atau USD230 miliar. 30 persen dari itu maka USD75 miliar, ini tidak efisien," lanjutnya.
Prabowo menyebut efisiensi yang sudah dilakukan oleh pemerintahannya baru tahap awal. Menurutnya masih banyak ruang untuk penghematan, terutama dari belanja rutin yang tidak esensial. Sejumlah pos anggaran yang dipangkas antara lain biaya seremonial, pembelian alat tulis kantor, hingga pengeluaran untuk rapat dan seminar di luar kantor.
