KPK Bongkar Harta Pejabat Negara: Ada yang Berharta Rp8 Triliun, Ada yang Minus Rp1,7 Triliun

IDXChannel - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap ada pejabat negara yang memiliki harta paling tertinggi berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yakni mencapai Rp8 triliun. Namun, ada juga pejabat negara yang melaporkan hartanya minus sampai Rp1,7 triliun.

"Pada saat yang sama ada juga nilai harta terendah yang menarik yang di antara Kementerian/ lembaga masih ada yang melaporkan bahwa hartanya minus Rp1,7 triliun. Jadi kita pikir Rp1,7 triliun minus pada saat yang sama tertingginya bisa sampai Rp8 triliun," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan secara daring, Selasa (7/9/2021).
Berdasarkan penelusuran pada lama LHKPN KPK, ternyata pemilik harta dengan kekayaan Rp8 triliun yakni Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Tahir. Pelaporan LHKPN dilakukan Tahir terakhir pada Maret 2021 lalu.

Baca Juga:

239 Anggota DPR Tak Lapor Harta Kekayaan ke KPK, DPR: Staf Masih WFH

Dari data LHKPN-nya, Tahir memiliki harta tanah dan bangunan dengan total Rp182.694.669.806. Lalu total harta dari alat tranportasi dan mesin berjumlah Rp12.929.400.000.

Lalu jumlah harta bergerak lainnya Rp4.966.984.037.258. Total harta dari surat berharga dengan total Rp.8.299.811.138.809. Lalu harta dari kas dan setara kas yakni Rp2.174.164.167.547 dan harta lainnya Rp72.025.000.000.

Baca Juga:

Dibantu BPN dan KPK, Pemkot Bandung Sukses Selamatkan Aset Senilai Rp54 Miliar

Maka bila ditotalkan mencapai Rp15.708.608.413.420 lalu dikurangi jumlah utangnya yang sebesar Rp6.965.269.209.267. Maka total keseluruhan harta Tahir yakni Rp8.743.339.204.153. 

Selain itu, Pahala menyebut bahwa rata-rata kekayaan dari pejabat kementerian hingga DPR dan MPR mencapai Rp23 miliar.

Baca Juga:

Terlibat Korupsi Pengadaan Tanah, Rudy Hartono Iskandar Jalani Pemeriksaan Lanjutan di KPK

"Kita hitung rata-rata kekayaan dari wajib lapor Kementerian pemerintahan provinsi kabupaten di DPR MPR DPD dan selanjutnya tidak ada niat yang bilang bahwa kalau DPR rata-rata 23 miliar itu orang DPR lebih kaya daripada DPRD kabupaten kota enggak tapi kira-kira masyarakat bisa menduga bahwa rata-rata kekayaannya 23 miliar anggota DPR gitu diikuti oleh DPRD kabupaten kota sekitar Rp14 miliar," jelasnya.

"Lantas BUMN, DPD dan selanjutnya umumnya yang menunjukkan kekayaan yang tinggi yang masih pengusaha yang masuk ke dalam bidang itu," tambahnya. 

(IND)